PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ahmad Fajri Kahar 

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

 

 

 

 

Download/Lihat PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Pengampunan Pajak merupakan program pemerintah Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang ditujukan untuk membawa manfaat ekonomis berupa kenaikan cadangan devisa negara. Di sisi lain hukum Indonesia mengatur adanya sanksi pidana terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana salah satunya melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Implementasi ketentuan UU Pengampunan Pajak pada faktanya menyimpangi rezim penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan berupa: 

1) Tidak selarasnya ketentuan Pengampunan Pajak dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang; dan 

2) Aliran harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dari luar ke dalam Indonesia yang seolah ‘terabaikan oleh sistem hukum’. 

Maka perlu suatu kajian akademis yang didasarkan penelitian yuridis-normatif agar terwujud harmonisasi dalam sistem hukum Indonesia berkaitan rezim hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan pelaksanaan program Pengampunan Pajak.

  

 

How to cite A. Kahar, “PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGPENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”, JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 8, no. 2, p. 185, May 2020.

References

Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties during the Transition in the Russian Federation. Economic Analysis & Policy, Vol. 39 No. 2, pp. 235-255.
Chatagny, F. 2006. Analyse Economique des Amnisties Fiscales. Travail de Master. Fribourg.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. 2017. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017.
Kementerian Keuangan RI. Potensi Pajak dari Aset WNI di Luar Negeri Masih Besar. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/potensi-pajak-dari-aset-wni-di-luar-negeri-masih-besar/
Luitel, H. S. 2005. Essays on Value Added Tax Evasion and Tax Amnesty. Doctor of Philosophy in West Virginia University.
Martinez-Vazquez, J. and R. McNab. 2000. The Tax Reform Experiment in Transitional Countries, National Tax Journal. Vol. 53, pp. 273-298.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Mouloud, M. 2015. The Tax Amnesty Program: as Tool to Adjust the Shadow Economy; the International Experiences. Global Advanced Research Journal of Economics, Accounting and Finance, Vol. 3 (2) pp. 017-025.
Ragiman. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
Sari, Sarlina. 2017. Amnesti Pajak: Sejarah dan Efektivitas di Berbagai Negara. Journal of Applied Business and Economics. Vol. 3 No. 3, 139-147.